PSBB JAWA-BALI: LATBER DAN LOMBA BURUNG LIBUR

PSBB JAWA-BALI: LATBER DAN LOMBA BURUNG LIBUR

PSBB ketat Jawa-Bali

Kebijakan pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) wilayah Jawa dan Bali pada 11-25 Januari 2021 juga membawa dampak pada penyelenggaraan latber, latpres, hingga lomba burung.

Sejak hari pertama PSBB (Senin, 11 Januari 2021) hingga sekarang, tampak di semua tempat gantangan, terutama di Jogja, berdasarkan pantauan media Bosskicau, libur atau diliburkan. Hal ini dilakukan, menurut sejumlah EO, sebagai bentuk dukungan dan menghormati kebijakan pemerintah.

Di Jogja, berdasarkan instruksi gubernur (Ingub) DIY Nomor 1/INSTR/2021, meski tidak secara langsung menyebut pelarangan terhadap lomba burung, namun meliburkan penyelenggaraan latber hingga lomba burung merupakan langkah antisipasi untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Berikut ini isi aturan PSBB Yogyakarta menurut Ingub DIY Nomor 1/INSTR/2021:

1. Membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50 persen dan Work From Office (WFO) sebesar 50 persen dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.

2. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar, dilakukan secara dalam jaringan (daring/online).

3. Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

4. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:

  • kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 25 persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran.
  • pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mal sampai dengan pukul 19.00 WIB.

5. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

6. Mengizinkan pelaksanaan ibadah di tempat ibadah dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

7. Untuk melakukan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di wilayah masing-masing.

8. Untuk memerintahkan kepada Pemerintah Desa/Kalurahan untuk melakukan pencegahan Covid-19 di wilayahnya dan menyampaikan laporan pelaksanaan pada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur. (86)

Baca juga Humor Segar: Burung Beo Si Ucok Melawan Preman

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *